BEKASI, LENTERAPUBLIKA.COM – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPD IWO Indonesia) Kabupaten Bekasi menyoroti kualitas menu dan pemenuhan standar gizi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Rabu (14/10/2026).
Sorotan tersebut muncul menyusul hasil pemantauan dan investigasi lapangan yang dilakukan terkait menu makanan yang didistribusikan kepada para siswa penerima manfaat program MBG.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, paket makanan yang disajikan terdiri atas nasi putih, satu butir telur asin atau telur rebus, orek tempe, satu buah apel, serta beberapa irisan mentimun. Nilai makanan tersebut diperkirakan sekitar Rp8.000 per porsi. Namun, estimasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut terhadap biaya bahan pangan dan ketentuan anggaran yang berlaku.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian komposisi menu dengan standar pemenuhan gizi yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN), khususnya bagi anak-anak usia sekolah yang membutuhkan asupan nutrisi seimbang untuk menunjang pertumbuhan, kesehatan, dan aktivitas belajar.
Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, Afifudin, yang akrab disapa Bang Opik, menyampaikan keprihatinannya terhadap komposisi makanan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak penyelenggara.
"Sangat memprihatinkan. Dengan menu yang disajikan, kami mempertanyakan apakah ini telah memenuhi standar gizi harian yang diperlukan oleh anak usia sekolah. Program MBG seharusnya tidak hanya bertujuan untuk mengenyangkan, tetapi juga memastikan anak-anak menerima asupan gizi yang seimbang," ujar Afifudin.
Menurutnya, program MBG merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pemenuhan gizi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus mengedepankan kualitas, transparansi, serta pengawasan yang ketat.
Afifudin juga menegaskan bahwa penggunaan anggaran negara dalam program tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para siswa.
"Dana publik yang dialokasikan untuk program ini harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan optimal. Anak-anak kita berhak mendapatkan makanan yang layak, bergizi, dan berkualitas tinggi," tegasnya.
IWO Indonesia Desak Audit dan Evaluasi Dapur SPPG
Menindaklanjuti temuan tersebut, DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi mendesak Badan Gizi Nasional (BGN), instansi terkait, serta pihak penyelenggara program MBG untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani wilayah Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan kesesuaian menu, kualitas bahan pangan, kecukupan nilai gizi, serta penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
IWO Indonesia juga meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap proses pengadaan bahan makanan, penyusunan menu, hingga pendistribusian makanan kepada siswa penerima manfaat.
"Kami mempertanyakan kesesuaian menu yang disajikan dengan ketentuan resmi Badan Gizi Nasional. Kami mendesak adanya evaluasi dan audit secara menyeluruh agar pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak benar-benar terjamin, bukan sekadar menjalankan program sebagai formalitas," ungkap Afifudin.
Lebih lanjut, pihaknya mendorong penerapan sistem pengawasan berkala dan transparansi publik dalam pengelolaan dapur SPPG, termasuk keterbukaan mengenai standar menu, komposisi gizi, serta penggunaan anggaran per porsi makanan.
Menurut Afifudin, pengawasan yang efektif diperlukan untuk mencegah potensi penyimpangan sekaligus memastikan bahwa tujuan utama program MBG dapat tercapai secara maksimal.
"Jangan sampai program yang memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa justru menimbulkan persoalan akibat lemahnya pengawasan. Kami meminta pihak terkait turun langsung melakukan pemeriksaan dan memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat," pungkasnya.
DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi menegaskan bahwa kritik dan desakan evaluasi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap keberhasilan program pemerintah, khususnya dalam menjamin hak anak-anak memperoleh makanan yang sehat, aman, dan bergizi.
Meski demikian, penilaian mengenai kecukupan gizi menu tersebut tetap memerlukan pemeriksaan berdasarkan ukuran porsi, kandungan nutrisi, kelompok usia penerima manfaat, serta standar teknis yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, pihak pengelola dapur SPPG yang melayani Desa Jayalaksana belum memberikan keterangan resmi terkait menu makanan yang menjadi sorotan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak terkait guna menjaga keberimbangan pemberitaan.
(RED)