LENTERAPUBLIKA.COM _ PAPUA — Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu aspek penting dalam agenda Asta Cita. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPP IWO Indonesia) menyampaikan apresiasi terhadap upaya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) dalam memperkuat pembangunan keluarga, meningkatkan kualitas pengasuhan anak, serta mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.
Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP IWO Indonesia, Hasan Munawar, menegaskan bahwa program pembangunan keluarga harus dilaksanakan secara tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk keluarga yang tinggal di wilayah pelosok Papua.
Menurutnya, program pembangunan keluarga memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Karena itu, pelaksanaannya harus disertai komitmen kuat, pendampingan yang berkesinambungan, serta evaluasi yang berorientasi pada hasil.
Sejumlah program, seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas pengasuhan, serta mendorong keterlibatan orang tua dalam tumbuh kembang anak.
Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan atau luasnya sosialisasi yang dilakukan. Ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, pemerataan akses pelayanan, serta dampak nyata terhadap kesejahteraan keluarga harus menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan.
Perhatian Khusus untuk Keluarga di Pelosok Papua
Hasan Munawar menilai, pelaksanaan program pembangunan keluarga di Papua memerlukan pendekatan yang sesuai dengan kondisi geografis, karakteristik sosial masyarakat, serta kebutuhan keluarga di setiap wilayah.
Tantangan jarak, keterbatasan akses transportasi, dan belum meratanya jangkauan pelayanan di sejumlah daerah perlu menjadi perhatian agar keluarga yang tinggal jauh dari pusat pelayanan tetap memperoleh akses terhadap edukasi pengasuhan, pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi, dan pendampingan pencegahan stunting.
Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader keluarga berencana, tokoh masyarakat, serta organisasi lokal perlu diperkuat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memastikan bahwa program tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan.
Pendekatan yang melibatkan masyarakat setempat juga penting agar pelaksanaan program lebih efektif, sesuai dengan kebutuhan lokal, dan dapat dijalankan secara berkelanjutan.
Pers Mengawal Program agar Tepat Sasaran
DPP IWO Indonesia turut menekankan pentingnya transparansi, evaluasi berbasis data, serta pengawasan publik dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga. Setiap capaian perlu disampaikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sementara kendala di lapangan harus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan.
Dalam hal ini, pers memiliki peran strategis untuk mengawal pelaksanaan program pemerintah secara profesional, menyampaikan informasi berdasarkan fakta, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengalamannya.
Pengawasan pers bukan semata-mata untuk mengkritisi kebijakan, melainkan juga mendorong perbaikan, mengapresiasi capaian yang terbukti, dan memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.
DPP IWO Indonesia berharap momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat program pembangunan keluarga melalui langkah-langkah yang lebih terukur, merata, dan berorientasi pada hasil.
Capaian yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat perlu dipertahankan dan dikembangkan. Sementara itu, berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program harus dievaluasi dan diperbaiki agar pelayanan semakin efektif serta menjangkau masyarakat secara luas.
Pembangunan keluarga bukan sekadar agenda pemerintah, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Keluarga yang sehat, tangguh, dan memperoleh pendampingan yang memadai merupakan fondasi penting dalam membangun generasi Indonesia yang berkualitas.
Sebab, keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari program yang diluncurkan, tetapi dari perubahan positif dan manfaat nyata yang benar-benar dirasakan rakyat, hingga ke pelosok Papua.
(RED)